Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021 Resmi Dibuka

Banda Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 45 (empat puluh lima) peserta yang berasal dari 9 (sembilan) kabupaten/kota. Kegiatan akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari unsur internal Panwaslih maupun unsur eksternal, yang berasal dari akademisi dan juga praktisi. Pada acara pembukaan Marini menyampaikan “kegiatan SKPP ini merupakan kegiatan lanjutan dari SKPP Tingkat Dasar yang telah dilaksanakan sebelumnya di 3 (tiga) daerah terpisah, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan memilih peserta yang unggul di pelaksanaan sebelumnya” ujar Marini. “Meskipun Provinsi Aceh tidak melaksanakan Pilkada namun antusiasme pendaftar sangat tinggi dalam mendaftarkan diri sebagai calon peserta SKPP. Aceh berada di peringkat ke-3 terbanyak dari semua provinsi di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi mandat bagi kami di Panwaslih Provinsi Aceh, untuk bagaimana kami bisa mengisi ruang-ruang kosong secara moral terhadap pemilih pemula demi suksesnya pemilihan secara jujur dan adil di Aceh” Tambahnya. “Adapun harapan terbesar dari pelaksanaan kegiatan ini, teman-teman peserta mampu mentrasnfer pengetahuan tentang kepemiluan ini kedalam kelompok-kelompok masyarakatnya masing-masing” tutup Koordinator Divisi Pengawaasan dan Hubungan Antar Lembaga tersebut. Pada kesempatan yang sama Faizah, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan “SKPP ini merupakan bagian dari ikhtiar Bawaslu dalam membumikan pengawasan, karena kita pahami bawaslu tidak bisa mengawasi proses demokrasi yang sedemikian rumit ini jika hanya sendiri sehingga butuh partisipasi masyarakat yang besar dalam mendukung suksesi dalam pelaksanaan Pemilu ini” ujarnya. Selanjutnya, ia juga mengharapkan agar “kedepan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, namun hal lain yang mesti dipertimbangkan keselamatan penyelenggara. Pemilu 2019 menjadi pelajaran bagi kita bagaimana angka kecelakaan kerja yang sangat tinggi di tubuh penyelenggara Pemilu” tutupnya.