Jaga Kekhususan Aceh! Bawaslu Provinsi Aceh Gandeng MPU Wujudkan Pemilu Berintegritas

Banda Aceh, 29 September 2026 — Bawaslu Provinsi Aceh melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kedua lembaga, khususnya dalam menindaklanjuti rencana kerja sama melalui Nota Kesepahaman bersama.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dan Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Muhibbuththabary beserta jajaran Sekretariat. Dari Bawaslu Provinsi Aceh hadir Ketua Agus Syahputra, Anggota Maitanur, serta jajaran sekretariat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Aceh Agus Syahputra menyampaikan pentingnya menjaga kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan demokrasi, termasuk pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur’an sebagai salah satu kekhususan dalam proses politik dan kepemiluan di Aceh.

Menurutnya, kekhususan tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari karakter Aceh yang memiliki landasan syariat Islam.

Selain itu, Agus juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam mencegah praktik politik uang. Bawaslu Provinsi Aceh, kata dia, tetap menjalankan upaya pencegahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pencegahan tersebut dinilai dapat diperkuat melalui pendekatan keagamaan dengan melibatkan MPU.

“Upaya pencegahan politik uang tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu diperkuat dengan penanaman nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat,” ujar Agus.

Ia menilai MPU memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai moral dan agama dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam mencegah politik uang pada setiap tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Aceh juga menyampaikan rencana untuk menghadirkan jajaran MPU Aceh dalam podcast yang diselenggarakan lembaga ini. Podcast tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi publik untuk membahas demokrasi, pengawasan partisipatif, nilai-nilai keislaman, serta pentingnya mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Sementara itu, Ketua MPU Aceh menyambut baik pertemuan tersebut dan menekankan bahwa silaturahmi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarlembaga diperlukan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dibahas secara bersama.

Ketua MPU Aceh juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan berbagai tugas dan mengambil sikap kelembagaan, MPU senantiasa melibatkan para ahli serta mengedepankan musyawarah. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun keagamaan.

Pertemuan turut membahas bagaimana membangun perspektif Pemilu yang adil dengan tetap memperhatikan kekhususan dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Sinergi antara Bawaslu Provinsi Aceh dan MPU Aceh diharapkan dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang konkret. Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek kepemiluan, tetapi juga pada pendidikan masyarakat agar memahami bahwa pelaksanaan demokrasi memiliki dimensi etika, moral, dan tanggung jawab bersama.

Melalui penguatan koordinasi dan rencana kerja sama tersebut, Bawaslu Provinsi Aceh dan MPU Aceh berkomitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkeadilan, serta selaras dengan kekhususan Aceh.