Tingkatkan Pengembangan Demokrasi, Panwaslih Aceh Koordinasi Dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh

Banda Aceh - Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh dalam rangka meningkatkan pengembangan pendidikan demokrasi di Aceh. Kegiatan ini bertempat di aula gedung kesbangpol setempat (26/07/2021). Kedatangan Panwaslih Provinsi Aceh yang diwakili oleh Ketua, dan Anggota serta Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas yaitu Faizah, Marini, Fahrul Rizha Yusuf serta Yudi Ferdiansyah Putra disambut langsung oleh Kepala Badan, dan Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Aceh yaitu Drs. Mahdi Efendi dan Drs. Arsyi, M.Si. Dalam pertemuan tersebut, Faizah selaku Ketua Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan bahwa tujuan kedatangan rombongan adalah untuk melakukan koordinasi terkait hal-hal yang akan dilakukan oleh Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang melibatkan stakeholders. "Panwaslih akan melaksanakan kegiatan seperti penguatan kelembagaan serta melakukan pengembangan pendidikan demokrasi kepada masyarakat", ujarnya. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Panwaslih Provinsi Aceh, Marini, juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan kegiatan pembentukan gampong demokrasi di 5 (lima) kabupaten/kota di Aceh yaitu, Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Kota Banda Aceh. "Pembentukan gampong demokrasi ini dilakukan dengan melihat beberapa indikator seperti IKP, tingkat pemilih, dan partisipasinya, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, politik uang serta keterlibatan ASN", ungkap Marini. Fahrul Rizha Yusuf, selaku anggota dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran juga menjelaskan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 banyak ditemukan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu. "Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada yang ditemukan oleh panwaslih, namun ada juga yang dilaporkan oleh masyarakat termasuk keterlibatan ASN". Dalam kesempatan tersebut, Drs. Mahdi Efendi, selaku Kepala Badan Kesbangpol Aceh menyambut baik pertemuan yang dilakukan ini. Beliau juga menyampaikan bahwa pihak Kesbangpol setuju dengan pengembangan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Kesbangpol sendiri siap membantu untuk hal tersebut agar terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga dapat membangun demokrasi yang lebih baik di Aceh. (IR).