Audiensi dan koordinasi Bawaslu Aceh dengan Pangdam Iskandar Muda Menjelang Pilkada Aceh Tahun 2017

Menjelang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati serentak tahap II tahun 2017 yang tahapannnya akan dimulai pertengahan tahun ini, Bawaslu Aceh semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi perhelatan tersebut dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders agar penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pada hari Selasa, 8 Maret 2016 Ketua, Pimpinan, Kepala Sekretariat dan jajaran Bawaslu Aceh berkesempatan menjalin komunikasi dan koordinasi tersebut dengan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Bapak Mayjen L. Rudy Polandi. Dalam kesempatan ini Pangdam didampingi oleh Bapak Terry selaku Asisten Teritorial Regional, Bapak Vian (Kapindam), Bapak Kahar (Intel).

Caption Foto : Ketua, Pimpinan, Kasek, Kasubbag dan Tim Asistensi Bawaslu Aceh, beraudiensi dengan Pangdam Iskandar Muda.

Bawaslu Aceh mengkoordinasikan beberapa hal krusial menjelang penyelenggaraan pilkada yang sering disebut dengan  titik rawan dan focus pengawasan jelang pilkada tahun 2017.  Zuraida Alwi (ketua Bawaslu Aceh)  mengatakan untuk konteks Aceh karena punya Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur beberapa hal terkait dengan Pilkada maka untuk pengawasan Pilkada akan dilakukan oleh Panwaslih yang direkrut oleh DPRA/DPRK dan disahkan oleh Bawaslu.

Asqalani (Pimpinan Bawaslu Aceh) menambahkan bahwa pada dasarnya Bawaslu Aceh tetap akan memastikan penyelenggaraan pilkada nanti akan berjalan on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berharap aturan-aturan pelaksanaan pilkada sebelum event ini diselenggarakan sudah tersedia dengan utuh dan lengkap karena  revisi qanun nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota belum disahkan oleh DPRA hingga saat ini.

Disisi lain Muklir (Pimpinan Bawaslu Aceh) mengutarakan bahwa budaya masyarakat kita yang tidak siap menerima kekalahan pasca penghitungan suara acapkali menimbulkan gangguan keamanan sehingga ini juga perlu kita antisipasi secara bersama.

Pangdam mengharapkan semua  titik rawan dan focus pengawasan menjelang pilkada tahun 2017 yang diungkapkan oleh Bawaslu Aceh dapat dikelola dan dikendalikan sehingga tidak meluas dan tidak  berpotensi menghambat penyelenggaraan pilkada. Yang tidak kalah penting Pangdam mengatakan bahwa akan siap mendukung Bawaslu Aceh dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemiu di Aceh. (penulis : faizah; foto : Al Ridha).