Tingkatkan Pendidikan Demokrasi Kepemiluan, Fahrul Ajak Seluruh Pengawas Pemilu Belajar dari Pelaksanaan Pilkada 2020

Sinabang – Panwaslih Provinsi Aceh menggelar konsolidasi dan evaluasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dengan tema “Penegakan Hukum Pemilu Menyongsong Kesiapan Pemilu Serentak 2024” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022, di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue. Diskusi tersebut dihadiri oleh Fritz Edwar Siregar, Komisioner Bawaslu RI yang juga Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin sebagai narasumber, selain itu hadir pula Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah dan Naidi Faisal serta Sri Mulyani (Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum), Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Simeulue serta seluruh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten/Kota se – Aceh. Fahrul Rizha Yusuf pada acara tersebut menyampaikan agar peserta diskusi belajar dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang telah melaksanakan Pilkada. di Tahun 2020 kita tidak ada Pilkada, namun kita tetap harus menjaga etika pengawas Pemilu, kehadiran Komisioner Bawaslu RI disini dapat memberikan kita pemahaman, dan pengalaman dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2020, dan memberikan semangat kepada kita dalam hal mengawal demokrasi. “Kesempatan kita di Tahun 2021 untuk terus melalukan pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitas kita, belajar dari apa yang telah dialami oleh teman-teman yang melaksanakan Pilkada di daerah yang lain”, ujar Fahrul. Pada kesempatan yang sama Fritz Edward Siregar menyampaikan sehubungan dengan kesiapan Pengawas Pemilu dalam menyambut pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 “. Pemilu akan dilaksanakan di bulan Maret Tahun 2024, dan Pilkada di Bulan November Tahun 2024. Tahapan akan dimulai pada Bulan Juni Tahun 2022. Mulai hari ini sampai Tahun 2022 apa yang akan bapak/ibu lakukan, dan fikirkan? Disini kita harus memikirkan bagaimana agar tetap berproduktifitas dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilu khususnya menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran”, papar Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI tersebut. (RZ)