Ngabuburit Pengawasan: Perkuat Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029

Bawaslu Provinsi Aceh | Banda Aceh - Bawaslu Provinsi Aceh kembali menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang memasuki pertemuan kelima pada bulan suci Ramadan 96/3/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Menguatkan Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029.”

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut menjadi ruang diskusi, refleksi, sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun pengawasan Pemilu yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara luas. Selain diikuti secara langsung oleh jajaran Bawaslu Provinsi Aceh, kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari Bawaslu kabupaten/kota se-Aceh yang mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom.

Dalam sambutanyan, Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Maitanur menyampaikan bahwa bulan Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Menurutnya, nilai-nilai yang dilatih melalui ibadah puasa sejatinya selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengawasan Pemilu.

“Bulan puasa mengajarkan kita tentang kejujuran dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini juga menjadi prinsip utama bagi pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat iman politik yang berakar pada kearifan lokal. Menurutnya, penguatan nilai demokrasi tidak hanya bertumpu pada regulasi dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga harus ditopang oleh nilai-nilai budaya dan moral yang hidup di tengah masyarakat Aceh.

Sementara itu, Rizkika Lhena Darwin yang hadir sebagai pemateri menyoroti tantangan pengawasan Pemilu ke depan yang diprediksi akan semakin kompleks, terutama menjelang Pemilu 2029. Hal ini karena Pemilu mendatang akan diwarnai oleh semakin besarnya peran Generasi Z sebagai pemilih baru yang tumbuh dalam ekosistem digital.

“Pada Pemilu 2029 kita akan menghadapi pemilih baru dari kalangan Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi dan berbagai istilah di dunia digital. Tantangan pengawasan tentu akan semakin besar, sehingga pendekatan edukasi dan pengawasan juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” jelasnya.

Ia menambahkan, perkembangan informasi yang sangat cepat di ruang digital juga menuntut lembaga pengawas Pemilu untuk lebih adaptif dalam membangun literasi demokrasi serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam diskusi tersebut juga mengemuka bahwa membangun pengawasan partisipatif tidak dapat dilakukan secara instan. Upaya tersebut harus dimulai dari akar rumput, dengan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama.

Karena itu, Bawaslu diharapkan tidak hanya hadir sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun kesadaran demokrasi. Dengan pendekatan yang lebih dekat dan inklusif, masyarakat diharapkan dapat merasa memiliki proses demokrasi.

Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab bersama, mereka dapat menjadi “mata dan telinga” Bawaslu dalam mengawal jalannya proses demokrasi, sekaligus membantu mencegah berbagai potensi pelanggaran Pemilu.

Sementara itu, Maitanur menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif harus diwujudkan melalui aksi nyata yang melibatkan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah membangun aksi bersama dengan masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan, masyarakat akan semakin memahami bahwa demokrasi bukan hanya agenda lima tahunan, tetapi sesuatu yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Aceh berharap dapat terus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Selain menjadi ruang diskusi dan refleksi selama Ramadan, kegiatan ini juga menjadi upaya membangun sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang lebih partisipatif, transparan, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.