Kelas Diskusi Hari Keempat, Kultur Money Politic Harus Dilawan Bersama

Banda Aceh – Kelas diskusi interaktif bagi peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif berlanjut ke tahap keempat yang dilaksanakan pada hari Kamis (11/6/2020) melalui video teleconference, pada hari keempat, peserta SKPP daring berasal dari dua kabupaten yaitu kabupaten Bireun dan kabupaten Aceh Utara.

Naidi Faisal, Kordiv. Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh memaparkan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, selain menjelaskan mengenai mekanisme mediasi dan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa, beliau juga membagikan pengalamannya pada Pemilu tahun 2019 yang lalu.

“Terdapat 43 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, 5 permohonan diselesaikan di tingkat provinsi, dan 38 permohonan diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota, hasil kerja keras kita dalam menegakkan keadilan Pemilu menghasilkan penghargaan di ajang Bawaslu Award, pengawas Pemilu di Aceh menyabet 3 penghargaan sekaligus di bidang penyelesaian sengketa” Terang Naidi

“Esensinya, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan bagian dari sarana untuk memberikan perlindungan hak politik bagi setiap warga, khususnya adalah hak untuk dipilih serta menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Kami mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh agar lulus pada tahap ujian nantinya.” Pesan Naidi

Sementara itu, pemateri dari akademisi, Teuku Kemal Fasya menyampaikan bahwa politik uang memiliki dua sisi kultur yang harus diubah, pertama kultur dari sisi masyarakat dan yang kedua adalah kultur dari sisi pelaku politik.

“Money politic ini bisa diawasi juga oleh teman-teman peserta SKPP daring, jadi jangan hanya mengharapkan peran dari pengawas Pemilu karena tugas memberantas kultur money politic adalah tugas yang sangat sulit, oleh karena itu, kesuksesan pemberantasan kultur money politic sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dengan mengambil peran pengawasan partisipatif” Tutup Kemal [IM]