Susun Modul Bimtek Legal Opinion Pengawas, Panwaslih Libatkan Ahli

Banda Aceh –Panitia pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Siang tadi (16/9) mengadakan pertemuan dengan sejumlah ahli hukum dari berbagai civitas akademika di Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan Modul Bimbingan Teknis ’Legal Opinion’’ bagi Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh. Kegiatan bertajuk Focus Group Discussion Drafting Modul Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Penyusunan ‘’Legal Opinion’’ tersebut berlangsung di kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Faizah dalam sambutannya menyampaikan, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk mendapatkan sejumlah masukan, terutama dari para ahli terkait penyusunan modul pelatihan legal opinion bagi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini menurutnya penting, mengingat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panwas dituntut harus mampu menyampaikan pandangan hukum (legal opinion) secara baik dan runut kepada publik.

“Meskipun sekarang sudah diluar tahapan pemilu namun Panwaslih Provinsi Aceh saat ini tetap membangun kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusianya, termasuk dalam penyampaian dan penyusunan legal opinion”, kata Faizah.

Hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut akademisi dari Fakultas Hukum universitas Syiah Kuala, Khairani Arifin. Dalam pemaparannya, ia berharap materi Pelatihan penyusunan legal opinion ini nantinya selain disampaikan mengenai aspek teoritis, juga perlu lebih ditekankan pada dimensi Praktiknya.

“Karena ini menyangkut salah satu keterampilan hukum, maka dalam modul nanti yang harus diperbanyak adalah materi praktik penyusunan legal opinion-nya, seperti studi kasus misalnya”, kata Khairani.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Panwaslih Provinsi Aceh, Nyak Arif Fadhillah Syah yang juga bertindak sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut mengatakan, modul ini disusun sedemikian rupa agar nantinya dalam praktik pengawas mampu menyampaikan analisa hukum dengan baik dan benar.

“Dalam praktiknya Pengawas pemilu harus mampu menyampaikan analisa hukum terkait jawaban dari pertanyaan yang diajukan masyarakat, analisa dan jawaban itu harus mampu disampaikan secara cermat, mudah dipahami namun tetap dalam kerangka hukum”, harap Nyak Arif.

Narator: Zuhri A Sabri
Fotografer: Muhammad Novrizal

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin