Hadapi Pilkada, Panwaslih Bedah Undang-Undang 10 tahun 2016

Banda Aceh – Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah mendatang, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh sore kemarin (5/9) membedah beberapa aspek penting dari undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kegiatan yang bertajuk Focus Group Discussion Judicial Review Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah berlangsung di aula kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Panwaslih Provinsi Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah mengatakan, pembahasan ini perlu dilakukan mengingat adanya beberapa perubahan terkait dengan penyelenggara dan kewenangannya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menurutnya perlu diakomodir dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

“Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah mengatur beberapa hal yang lebih progresif terkait penyelenggaraan Pemilu, karenanya Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut”, ujar Nyak Arif.

Nyak Arif merincikan perubahan tersebut antara lain mengenai kewenangan Pengawas Pemilu terkait dengan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam Undang Undang Pilkada, kewenangan Pengawas Pemilu terbatas hanya pada mengeluarkan rekomendasi, sementara pada Undang-Undang Pemilu, pengawas pemilu memiliki wewenang untuk mengeluarkan Putusan. Selain itu, Kedudukan Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada masih bersifat Ad hoc, sementara dalam Pasal 89 ayat (4) undang-undang Pemilu kedudukan Panwas di Kabupaten/Kota bersifat tetap.

“Hal lain yang menjadi isu penting dari wacana revisi UU Pilkada terkait dengan penanganan Sengketa Proses Pemilu. Undang-Undang Pilkada saat ini belum mengakomodir kewenangan Panwas melakukan adjudikasi terhadap Permohonan Sengketa Proses Pemilu”, terang Nyak Arif.

Diskusi ini turut dihadiri  sejumlah akademisi hukum, pengamat, dan praktisi kepemiluan di Aceh. Akademisi hukum, Amrizal J Prang, pada kesempatan tersebut  menyampaikan, wacana revisi regulasi Pilkada tidak boleh mengenyampingkan peraturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan produk hukum khusus berlaku bagi Aceh yang juga mengatur tentang Pilkada. Selain itu juga dengan regulasi lain seperti Qanun tentang Penyelenggara Pemilihan di Aceh.

Seiring akan diselenggarakannya tahapan Pilkada mendatang, wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 semakin menguat. Tidak hanya ditingkat lokal, namun juga menjadi perbincangan di taraf Nasional. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik kedepannya. [zas]

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin